Perpajakan

Only available on StudyMode
  • Pages : 9 (1833 words )
  • Download(s) : 455
  • Published : November 29, 2010
Open Document
Text Preview
PRINSIP DASAR PERPAJAKAN

PENGERTIAN PAJAK
Pajak menurut Prof.DR. P.J.A.Adriani, adalah:
Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan Pajak menurut Prof. DR. Rochmad Soemitro SH, adalah:

Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (iuran rakyat kepada kas negara), berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau mencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara Pajak menurut DR. Soeparman Soemahamidjaja, adalah:

Iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum Pajak menurut Drs.Tulis S. Meliana, adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional Pajak menurut UU KUP Pasal 1 ayat 1 adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-berasnya kemakmuran rakyat

Jadi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat susplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment (pembangunan nasional) 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu regulerent (mengatur)

Dari definisi pajak disimpulkan:
1. Pajak ditinjau dari segi ekonomi:
a.Segi Makro Ekonomi : merupakan income masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban negara kepada Wajib Pajak
b.Segi Mikro Ekonomi : mengurangi income individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu dan mengubah pola hidup Wajib Pajak 2. Pajak ditinjau dari segi hukum:

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang wajib dipenuhi untuk membayar sejumlah uang ke kas negara, yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang digunakan untuk biaya penyelenggaran negara (rutin dan pembangunan), yang dapat mendorong / menghambat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan (IPOLEKSOSBUDTEKHANKAM)

PENERIMAAN NEGARA SELAIN PAJAK A.L:
1. Bea Masuk adalah bea yang dikenakan atau dipungut atas barang dan atau jasa tertentu yang dimasukkan ke dalam daerah pabean menurut tarif yang berlaku 2. Bea Keluar adalah bea yang dikenakan atau dipungut atas barang dan atau jasa tertentu yang yang keluar dari daerah pabean menurut tarif yang berlaku 3. Cukai adalah pungutan yang dikenakan kepada barang tertentu menurut tarif yang berlaku 4. Retribusi adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah (Kabupaten / Kota) sebagai balas jasa atas fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

TINJAUAN PAJAK BERBAGAI ASPEK
1.Aspek Ekonomi
Pajak dapat digunakan untuk mengarahkan pada dukungan kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi atas penerimaan pajak, antara lain melalui pembangunan prasarana ekonomi baik yang bersifat phisik maupun abtrak 2.Aspek hukum

Pajak diatur dengan undang-undang (Pasal 23A Amandemen UUD 1945), maka merupakan...
tracking img