Mengarahkan Eksistensi Standard Operating Procedures Pada Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah (Haris Faozan & Agus Wahyuadianto)

Only available on StudyMode
  • Pages : 22 (6476 words )
  • Download(s) : 792
  • Published : December 25, 2010
Open Document
Text Preview
Mengarahkan Eksistensi Standard Operating Procedures
Pada Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Di Daerah[1]

Oleh: Haris Faozan[2] dan Agus Wahyuadianto[3]

Abstract
Even though many policies which are concerned to public service have been issued but the factual condition has not improved much. Local governments still cannot deliver good-quality public service. Ironically, civil servants cannot even be optimized service to their own kinds, their civil servant colleagues. Seeing the public service by the customers, we can group them into two which are internal and externals customer. Both hold the same level of importance and priority. As an effort to solve that problem, it needs guidance for civil servants to do their daily tasks. We proposed Standard Operating Procedures (SOP) as an answer. Through its application, every activity is described into every step, which also contains persons in charge for those acts. More of those, SOP also describes input, time consumed and output for every activity level which are grouped inside standardized-quality section. Then we conclude that Standard Operating Procedures are a shining-path to make effective, efficient and economics bureaucracy, come into reality.

Key words: public service, standard operating procedures, local government

Latar Belakang
Berubahnya pengelolaan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, membawa konsekuensi besar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat membagikan beberapa urusannya --terutama yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat-- kepada Pemerintah Daerah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana berhak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk memperlancar penyelenggaraan urusan-urusan tersebut. Bentuk-bentuk fasilitasi dimaksud, antara lain berupa: pemberian pedoman, arahan, evaluasi, pemantauan, kemudahan, dan motivasi. Dalam kaitannya dengan hal itu, perlu juga dipahami bahwa pemberian fasilitasi berkaitan sangat erat dengan pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat meliputi : (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) hukum; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Sementara itu, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yakni : 1) Urusan wajib --yakni urusan yang sangat mendasar berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara; dan 2) Urusan pilihan --yakni urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Menyimak perkembangan pengelolaan Pemerintah Daerah dewasa ini, maka usaha untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik jelas bukan semata-mata slogan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman-pedoman yang lebih teknis secara berkesinambungan, komprehensif dan terintegrasi dalam mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan. Pedoman tersebut harus bisa menuntun dan mengarahkan perilaku aparatur pemerintah ke arah new behavior, yang tidak hanya yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tetapi juga memiliki competitive advantages. Sehubungan dengan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme --yang ditandaskan sebagai penyebab utama berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah-- yang semakin kronis, Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang dimaksud menjelaskan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Pengaturan mengenai hubungan antar penyelenggara negara pun mendapat porsi khusus, terlebih lagi dengan adanya penjelasan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Informasi ini bermuara pada satu hal, yakni terciptanya atmosfir kerja yang kondusif, sehingga seorang...
tracking img