Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat

Only available on StudyMode
  • Pages : 16 (4181 words )
  • Download(s) : 1342
  • Published : March 7, 2010
Open Document
Text Preview
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Usulan Untuk Melakukan
Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi

Disusun Oleh:
SURYATININGSIH Nomor Pokok :

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
FAKULTAS HUKUM
2009
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa nikah hanya akan membuahkan kesenangan belaka. Kebahagiaan yang abadi didapatkan dalam kehidupan bersama yang diikat oleh suatu pernikahan. Pernikahan sendiri mempunyai arti yaitu mengadakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk melaksanakan kehidupan suami-istri hidup berumah tangga dan mempunyai keturunan sesuai dengan ketentuan agama.[1] Islam menganjurkan agar orang menempuh hidup dengan perkawinan, karena sengaja untuk membujang tidak dibenarkan. Dalam hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah Bin Mas’ud r.a, memerintahkan : “Wahai para pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin, sebab perkawinan itu lebih mampu untuk menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan, barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa. Sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina”. Orang yang sudah mampu untuk menikah, maka diwajibkan untuk menikah. Karena dengan menikah nanti akan menjauhkan atau bisa menghindarkan kita dari berbuat zina. Dan menikah adalah termasuk sunnah Rasul. Menurut Islam tujuan perkawinan bukanlah semata-mata menyalurkan dorongan hawa nafsu, tetapi untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, membentuk rumah tangga sejahtera dengan anak-anak yang shalih, yang akan menjadi penerus keluarga yang akan datang, agar umat manusia tidak menjadi musnah. Menikah disyariatkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berumah tangga dan dengan itu terjalin sakinah dalam hidupnya sampai akhir hayat. Memang melaksanakan perkawinan merupakan hak azasi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[2] Sebelum melaksanakan perkawinan harus melaksanakan prosedur-prosedur atau ijin kepada instansi yang bertugas untuk itu. Karena kita berada di negara yang berdasarkan pada hukum, maka semua apa yang dilaksanakan oleh warga negaranya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah terlebih dahulu memberitahukan kehendak akan nikah kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan, dan pengumuman, tentang akan dilangsungkannya perkawinan itu. Dalam pelaksanaan perkawinan Pegawai Pencatatan Perkawinan berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan, apabila ia menganggap surat-suratnya kurang cukup. Masalah perkawinan termasuk masalah yang fundamental bagi setiap manusia yang sudah dewasa, dan akibat dari padanya sangat mempengaruhi pula pada kehidupan manusia pada umumnya, sebab rumah tangga itu merupakan unit terkecil (kelompok kecil) dari masyarakat. Dalam perkawinan, kelahiran, perceraian dan sebagainya mutlak perlu didaftar di Kantor Catatan Sipil bagi orang non Islam, dan bagi orang Islam didaftar di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA), karena kedua-duanya bertugas untuk memberikan kepastian serta membuat catatan yang selengkap- lengkapnya atas peristiwa tersebut dan...
tracking img