Isu Identitas Dalam Uu Kewarganegaraan Indonesia

Only available on StudyMode
  • Pages: 10 (2936 words)
  • Download(s): 111
  • Published: December 10, 2008
Read full document
Text Preview
KHRYSA CELLYCHA
0705090182
PENGANTAR KAJIAN BUDAYA
ESAI UJIAN AKHIR SEMESTER

| |

ISU IDENTITAS DALAM UU KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Identitas bagi banyak orang dapat berarti banyak hal. Seseorang dapat mendefinisikan dirinya berdasarkan keyakinan agama, kesukuan, jenis kelamin, maupun kewarganegaraan tertentu. Dalam Studying Culture: A Practical Introduction (1999), disebutkan “historical moment, nationality, ethnicity, sex and social circumstances do make a difference, and therefore do determine the way we see ourselves and the way we think and act”. Berbicara masalah kewarganegaraan, banyak orang akan setuju bahwa masalah kewarganegaraan bukan sekadar paspor, tetapi menyangkut hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan kultural di Tanah Air yang ingin dijaga oleh seorang warga negara. Status kewarganegaraan, dalam perspektif banyak orang, melegitimasi kemana mereka ”terikat”, menjelaskan asal-usul, serta dimana mereka ”diterima”. Beberapa tahun silam, marak dilihat apa yang dinamakan perkawinan campur. Yang dimaksud perkawinan campur di sini adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”[1] Ketika itu menikah dengan orang asing dipandang sebagai tren, karena tiba-tiba banyak orang Indonesia yang berkeinginan menikah dengan orang berkebangsaan asing, dengan artis sebagai lokomotifnya. Yang menarik adalah adanya anggapan menikah dengan orang asing adalah salah satu jalan untuk ”memperbaiki keturunan”. Seiring berjalannya waktu, stigma bahwa perkawinan campur biasanya terjadi antara perempuan Indonesia yang sederhana dengan ekspatriat kaya akhirnya gugur. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian mantan teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, mantan teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain[2]. Dalam perspektif multikulturalisme, perkawinan campur juga membawa keragaman budaya karena menyangkut percampuran dua atau lebih budaya yang berbeda, dan menghasilkan anak-anak hibrid dari darah yang berbeda, sehingga layak dilihat sebagai memperkaya pluralitas di Indonesia. Maka perlu diingat bahwa masalah perkawinan campur meliputi banyak dimensi, termasuk dimensi hukum dan sosial-budaya. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodasi dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Kita tentu masih ingat maraknya pemberitaan tentang pembahasan Undang-undang Kewarganegaraan (selanjutnya akan disebut UU baru) pengganti UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1968 (selanjutnya akan disebut UU lama) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2006 silam. Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) mengacu pada UU lama. Seiring berjalannya waktu, UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodasi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Masalah-masalah yang dinilai tidak dapat lagi diakomodasi oleh UU lama antara lain masalah status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, hak-hak perempuan WNI setelah bercerai dengan suaminya yang WNA, maupun hak-hak anak hasil perkawinan campur. Kesemua hal ini, terutama masalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campur, adalah hal yang paling berkaitan dengan masalah sosial-budaya karena terhubung erat dengan masalah identitas seseorang.

Beberapa minggu silam, pemberitaan infotainment di televisi kita diramaikan dengan cerita...
tracking img