Hukum Perjanjian

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (804 words )
  • Download(s) : 550
  • Published : June 19, 2010
Open Document
Text Preview
KASUS HUKUM PERJANJIAN

1.Apakah tindakan PT. GMP untuk menahan pembayaran pengangkutan ke-24 s.d ke-29 sebesar Rp. 3.15 Miliar sebagai tindakan balasan PT. HP yang tidak mampu mengangkut batu bara sesuai perjanjian selama periode Mei – November dapat dibenarkan menurut hukum perjanjian? Jelaskan.

Jawab:
Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata dirumuskan sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Namun dari pasal ini dapat menimbulkan pengertian bahwa perjanjian tersebut hanya bersifat sepihak. Untuk itu secara sederhana perjanjian dirumuskan sebagai suatu hubungan hukum dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Menurut pasal 1320 KUHPerdata perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. 4 syarat tersebut adalah: 1.Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3.Suatu pokok persoalan tertentu.
4.Adanya causa yang halal.
Jika syarat 1 dan 2 tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan jika ada pihak yang menggugat (syarat subjektif). Jika syarat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum (syarat objektif). Akibat timbulnya perjanjian tersebut maka para pihak dituntut untuk melaksanakannya dengan baik sebagaimana tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat perjanjian. Dengan demikian, jika tidak tertera dalam perjanjian bahwa PT. GMP boleh melakukan penahanan pembayaran, maka PT. GMP...
tracking img