Page 1 of 13

Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Continues for 12 more pages »
Read full document

Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

  • By
  • October 2010
  • 3586 Words
  • 5111 Views
Page 1 of 13
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Diajukan Untuk Memenuhi Nilai Tugas

Oleh :
Esther Theodora170111090013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM SARJANA KELAS KHUSUS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2010

Resume Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang....

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com