Analisis Ketentuan Pemberat Dan Peringan Pidana Dalam Kuhp

Only available on StudyMode
  • Pages : 8 (2560 words )
  • Download(s) : 1863
  • Published : August 5, 2010
Open Document
Text Preview
ANALISIS KETENTUAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA
DALAM KUHP
(PEMERIKSAAN PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO: 143 / Pid. B / 2006 / PN. BKS ATAS NAMA AHMAD HERMAWAN BiN MARJUKI)

A. Pendahuluan
Perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih menjadi sorotan tajam bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Setelah sempat mengalami kenaikan apresiasi, kondisi hukum di Indonesia kembali mengalami kegamangan. Berbagai cara telah dilakukan, misalnya dengan mengandalkan institusi penegakkan hukum yang sudah ada, bahkan pembentukan berbagai komisi hukum dan penempatan berbagai individu yang profesional dan berkualitas serta bebas dari kepentingan, namun upaya-upaya ini belum mampu mendongkrak citra hukum di negara kita. Sekian banyak bidang hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa bidang hukum pidana (termasuk sistem peradilan pidananya) menempati urutan pertama yang tidak hanya mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Menurut KUHP dan di luar KUHP, mengenai pemberat dan peringan pidana, dalam pelaksanaan dan penerapannya masih belum sesuai dengan tujuan pemberian pidana. Pidana yang diberikan atau dijatuhkan seringkali tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Hal inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian bagi para penegak hukum. Suatu tindak pidana tidak hanya selalu diancam oleh pidana yang telah ditentukan atau didakwakan tetapi juga harus disesuaikan dengan faktor-faktor atau alasan-alasan yang memberatkan maupun meringankan, jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dan juga penerapan dari pidana tersebut. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah; Apa sajakah alasan yang mengurangi dan menambah beratnya hukuman dalam KUHP dan di luar KUHP; Apakah manfaat dilakukannya pemberat dan peringan pidana dalam KUHP dan di luar KUHP. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berpijak pada norma dan kaidah yang terdapat dalam aturan hukum positif yang berpedoman pada peraturan-peraturan, perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, recidive dan samenloop. Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Manfaat dari peringan dan pemberat pidana dalam KUHP dan luar KUHP adalah demi menjamin kepastian dan tegaknya hukum untuk melindungi masyarakat, melindungi HAM serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi masyarakat yang patuh terhadap undang-undang dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika No : 143 / Pid. B / 2006 / PN. BKS atas nama AHMAD HERMAWAN Bin MARJUKI Proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, sesuai dangan Locus Delicti dalam hal ini adalah ada pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai wujud dari kewenangan relative. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan setelah adanya Surat Pelimpahan Perkara dan berkas-berkas perkara dari Penuntut Umum yaitu Kejaksaan Negeri Bekasi, hal ini sesuai dengan Pasal 143 KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Setelah berkas perkara diterima...
tracking img