Amco vs Ri

Only available on StudyMode
  • Pages : 4 (1007 words )
  • Download(s) : 901
  • Published : March 16, 2010
Open Document
Text Preview
Business Law

STUDI KASUS AMCO v. Republic of Indonesia
Amco Asia Corporation, Pan American Development Limited, PT Amco Indonesia v Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1)

Program Magister Management Universitas Gajah Mada
November 2009

Business Law

PENDAHULUAN
Informasi Arbitral First Arbitral Tribunal (1984 Award) Prof. Berthold Goldman – President Mr. Edward Rubin Prof. Isi Foighel Annulment Committee (1986 Decision) Prof. Ignaz Seidl-Hohenveldern – Chairman Dr. Florentino Feliciano Prof. Andrea Giardina Second Arbitral Tribunal (1990 Award) Ms. Rosalyn Higgins – President Mr. Marc Lalonde Per Magid Timeline of the dispute 15 January 1981 – Request for Arbitration 25 September 1983 – Decision on Jurisdiction 20 November 1984 – 1st Arbitral Award 16 May 1986 – Annulment of the 1st Arbitral Award 12 June 1987 – Request for Resubmission 10 May 1988 – Decision on Jurisdiction 31 May 1990 – 2nd Arbitral Award 10 October 1990 – Decision on Rectification of Award

Business Law

EXECUTIVE SUMMARY
Pada tahun 1968, AMCO, sebuah perusahaan Amerika, dan PT WISMA, perusahaan Indonesia memulai sebuah kerjasama dibawah payung hukum pemerintah Indonesia, untuk membentuk suatu Lease and Management Agreement dimana disebutkan bahwa AMCO akan melakukan investasi dan berhak untuk mengelola kompleks hotel/perkantoran selama 30 tahun sampai dengan tahun 1999. Di April 1980, setelah banyak perbedaan kepentingan antar pihak, PT WISMA secara sepihak mengambil-alih pengelolaan hotel tersebut. Pada Juli 1980, pemerintah Indonesia mencabut ijin AMCO sebagai pengelola investasi di Indonesia. AMCO berinisiatif mengajukan arbitrase ICSID, untuk meng-klaim kompensasi atas kerugian yg terjadi selama proses pengambil-alihan pengelolaan hotel serta pencabutan ijin usaha. Pada arbitrasi pertama di tahun 1984, diputuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah melanggar hukum international, oleh karena itu pemerintah Indonesia diwajibkan untuk...
tracking img